Rawnews.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus menjadi instrumen strategis dalam memperbaiki sistem pemerintahan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif.
Penegasan itu disampaikan Giri Akbar saat menghadiri penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor BPK setempat, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan jajaran terkait. Ia menekankan bahwa rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan formalitas, melainkan harus diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, serta pencegahan terulangnya temuan yang sama di masa mendatang.
“DPRD menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Ini momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Giri Akbar juga menyoroti isu ketahanan pangan sebagai agenda strategis daerah. Ia menyebut sektor pangan memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan yang konsisten dan berpihak kepada petani dinilai penting untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan sektor pangan di Lampung.
Selain ketahanan pangan, ia turut mengingatkan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional. Menurutnya, BUMD merupakan instrumen kebijakan ekonomi daerah yang menggunakan keuangan publik, sehingga wajib menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
Giri Akbar menegaskan DPRD Provinsi Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan demi memastikan kebijakan serta program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(raw)
